RESTORASI PENDIDIKAN NASIONAL (Dari Pendidikan Konservatif Menuju Pendidikan Progresif)

A.    Pendahuluan

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam struktur sosial karena pendidikan merupakan jalan yang cukup strategis dalam menanamkan nilai-nilai struktural kerakyatan. Melalui pendidikan, manusia bisa menyadari potensi yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, banyak para tokoh pendidikan menyadari bahwa pendidikan merupakan proses hominisasi dan proses humanisasi. Dalam definisi Ki Hajar Dewantara, ia mengartikan pendidikan sebagai proses penyadaran diri manusia. Sehingga ia mendefinisikan bahwa pendidikan bukan hanya menciptakan manusia-manusia yang cerdas secara akademik, akan tetapi mendidik berarti membimbing manusia pada budi pekerti yang positif sehingga menjadi masyarakat yang beradab dan bersusila.

Hal yang sama dikenalkan oleh Paulo Freire mengenai pendidikan, konsep pendidikan sebagai pembebasan adalah bagian dari definisi pendidikan sebagai praktek memanusiakan manusia. Ia mendasarkan praktiknya tersebut pada ide-ide teori yang lebih dialogis-partisipatoris dalam proses pendidikannya. Sehingga pada dataran implemantasinya, guru diposisikan sebagai fasilitator, motivator, mediator, korektor, inspirator, pembimbing, organisator, evaluator, informator, pengelola kelas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika melihat kembali definisi-definisi dari teori yang dikemukakan oleh Paulo Freire tersebut, maka anak didik sendiri diposisikan sebagai subyek dari pendidikan.

Pada dasarnya tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang holistic serta mampu membawa manusia pada keterbukaan dunia secara universal, sehingga tahap akhir dari proses pendidikan tersebut adalah menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya baik internal (self) maupun lingkungannya (problem solving). Rumusan dari tujuan pendidikan tersebut terangkum pada Undang-Undang tentang pendidikan Nasional No. 4 tahun 1950, yakni membentuk/ membangun manusia religius, cerdas, dan Nasionalis. Hal inipun dipertegas dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang System Pendidikan Nasional, yang tercantum pada pasal 4 menjelaskan bahwa pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan bangsa.

B.     Menggugat Pendidikan Nasional

Kenyataannya, pendidikan di Indonesia sekarang sudah menjadi barang komiditi, barang yang susah didapatkan. Dengan kata lain, pendidikan menjadi alat penguasa untuk melanggengkan status quo-nya sehingga pendidikan Nasional sampai saat ini belum sesuai dengan amanat yang tertulis baik dalam UUD 1945 maupun UU lain yang berbicara terkait dengan pendidikan. Sehingga pada akhirnya pendidikan hanya menjadi alat hegemoni para penguasa.

Jika kita membuka kembali buku sejarah pendidikan Nasional kita, maka tentu kita akan teringat dengan politik etis (politik balas budi) yang diterapkan oleh Belanda yang salah satunya terkait dengan pendidikan (education). Walaupun terlihat mempunyai niat baik terhadap masyarakat pribumi, namun didalamnya mengandung unsur-unsur kepentingan (politis) bagi Belanda (colonialms) itu sendiri yaitu menciptakan buruh dari Indonesia. Kemudian pada rezim Orde Baru pun pendidikan Nasional tidak jauh berbeda dengan pendidikan Pra-kemerdekaan. Dengan kata lain, pendidikan hanya diletakan sebagai proses indoktrinasi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dan hal itu terlihat pada system NKK/ BKK (Normalisasi Kegiatan Kampus/ Badan Koordinasi Kampus) yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut.

Menelisik pendidikan pada kondisi sekarang tidak jauh bedanya dengan pendidikan Pra-kemerdekaan dan Orde Baru, yaitu pendidikan digunakan sebagai mesin pencetak buruh yang profesional.  Sebagai realisasinya, konsep pendidikan tersebut terakomodasi dalam sebuah konsep Link and Mach yang merupakan usulan dari Karl Willenbrock asal Amerika Serikat. Dalam praktiknya, Willenbrock mengusulkan perlunya perusahaan menjadi bapak angkat bagi perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan. Perusahaan tidak sekadar memberi tempat berlatih, atau menyisihkan sebagian keuntungannya, namun juga terlibat langsung dalam pengembangan serta pembuat kebijakan-kebijakan dalam lembaga pendidikan tersebut (tinggi). Singkat kata, pendidikan Nasional sekarangpun tidak ada ubahnya pada periode-periode sebelumnya.

C.    Liberalisasi Pendidikan

Alhasil pendidikan Nasional masih jauh dari kata harapan bangsa. Dengan demikian, pendidikan justru menjadi jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Artinya jika kita melihat kembali rumusan tujuan pendidikan di atas serta UUD 1945 maka sangat jelas sekali, bahwa pendidikan Nasional pada praktiknya sudah menunjukan keberpihakan kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia. Pendidikan Nasional hanya berpihak kepada kelompok masyarakat yang mampu membeli. Sebagaimana dijelaskan diawal tadi, bahwa pendidikan sudah menjadi barang komoditi, yang tidak sembarang orang bisa mendapatkannya.

Jaminan pendidikan yang teratur dalam UUD 1945 ataupun UU yang terkait sudah terciderai oleh kepentingan para penguasa yang tidak bertanggungjawab sehingga pendidikan itu menjadi ruang pemisah bagi masyarakat. Kebijakan desentralisasi pendidikan pun tidak menjamin seseorang untuk sekolah. Bahkan dengan adanya kebijakan tersebut semakin terlihat jelas betapa bobrok dan hancurnya pendidikan nasioanal kita. Substansi serta peraturan pendidikan kita sudah jauh dari pada esensinya (panggang jauh dari bara). Artinya, jika melihat esensi dari pendidikan itu sendiri pada praktiknya sudah berbeda jauh, bahkan sudah berlawanan. Kemudian jika melihat kebijakan-kebijakan pendidikan yang tertuang dan Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi pada dataran implementasinya.

D.    Revitalisasi Pendidikan

Sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia, pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi peradaban masyarakat. Pendidikan menjadi sub penting bagi system sosial-kemasyarakatan, oleh karena itu pendidikan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pendidikan tidak bisa ditawar dengan kebutuhan lain, sehingga pendidikan harus berpola Nasional, berwatak kerakyatan (egaliter), serta bersifat demokratis. Ketiga elemen tersebut akan membawa masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, tidak lain kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada ketiga elemen tersebut.

Pendidikan berpola Nasional adalah pendidikan yang dikembalikan pada jati diri bangsa, yang mempunyai system pendidikan Nasional yang sesuai dengan karakter bangsa sehingga dalam hakikatnya pendidikan tersebut adalah milik masyarakat. Kemudian pendidikan yang berwatak kerakyatan (egaliter) adalah pendidikan yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang dari lapisan mana ia berasal (education for all). Maka dalam praktinya pendidikan tersebut dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Kemudian sebagaimana dijelaskan Paulo Friere dalam konsep pendidikan pembebasan (liberation) mengenai pendidikan yang bersifat demokratis, bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang memanusiakan manusia maka dibutuhkan pendidikan yang dialogis-partisipatoris. Dan hal tersebut menurut Paulo Friere akan menciptakan kecerdasan kritis pada manusia. Karena menurutnya kecerdasan tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kecerdasan magis, kecerdasan naïf, dan kecerdasan kritis.